Demokrasi Spesial Edition

Seorang teman tergopoh-gopoh berangkat ke terminal Kp rambutan mengejar bis damri menuju bandara. Dia harus tiba di bandara sebelum jam 6 pagi guna mengejar pesawat yang akan berangkat jam 06.15.

Sampai di terminal bis bandara masih ngetem menunggu jam keberangkatan. Teman saya segera masuk ke dalam bis. Hampir semua kursi terisi penuh. Suasana begitu dingin dan sepi. Kurang tidur karena harus mengejar bis pagi-pagi sekali, banyak penumpang yang memilih diam dan tidur sejenak sampai bis tiba di bandara.

Sesaat kemudian dua orang laki-laki masuk ke dalam bis. Mereka berjalan menuju kursi belakang sambil mengobrol dengan suara cukup keras. Hal ini mengagetkan beberapa penumpang yang sedang terlelap. Suasana yang semula tenang kini gaduh penuh suara kedua lelaki tadi. Saking serunya topik pembicaraan, mereka tidak menyadari kalau suaranya telah mengganggu penumpang lain.

Bis-pun mulai bergerak maju.

Dua orang lelaki di belakang masih terus berbicara. Bahkan suara mereka semakin keras berusaha mengatasi deruman mesin bis yang sedang melaju.
Beberapa penumpang menengok ke belakang dan menatap kedua lelaki tadi untuk mengekspresikan rasa terganggu mereka. Namun keduanya, entah karena tidak mengerti atau memang tidak peduli, terus saja berbicara dengan suara keras.

Yang menarik, tidak ada satupun penumpang yang berdiri dan memperingatkan kedua lelaki itu untuk diam. Tidak ada. Para penumpang hanya memandang satu sama lain, menggelengkan kepala, dan menengok ke belakang untuk menunjukkan bahwa mereka terganggu. Tapi tak ada satupun yang berdiri untuk menyampaikan ketidaknyamanan mereka.

Mungkin karena para penumpang hanya ingin dibiarkan sendiri. ‘Saya tidak menggangu anda, anda tidak mengganggu saya, kita sampai di bandara, habis cerita..! Kita tidak ingin masalah. Hidup sudah sulit, kenapa harus ditambah sulit dengan masalah baru’.

Apabila kita anggap bis sebuah demokrasi, para penumpang dapat mencari seorang kandidat, seseorang yang mereka pikir dapat merepresentasikan dan mewakili mereka mengatasi situasi tersebut. Yang atas nama mereka, dengan berani berdiri dan menjelaskan pada dua lelaki di belakang bahwa suara mereka telah mengganggu penumpang lain.

Kedua lelaki tersebut akan mengerti, dan paham.. bahwa meskipun teguran itu datang dari satu orang, namun itu mencerminkan keinginan semua penumpang. Kemudian mereka akan mengecilkan suaranya, dan semua penumpang dapat kembali melanjutkan istirahatnya. Dan semua senang.. Hidup demokrasi..!!

Namun sebagaimana demokrasi di Indonesia, demokrasi di bis tadi bisa saja membawa beberapa kemungkinan lain.

Kemungkinan pertama:
Para penumpang akan memilih satu orang wakilnya untuk diberi wewenang atas nama mereka, lalu sang wakil akan pergi ke belakang untuk memberitahu kedua lelaki agar diam. Tapi bukannya memberi peringatan, sang wakil malah ikut bergabung mengobrol dengan kedua lelaki tadi. Suasana menjadi makin berisik. Sekarang para penumpang terjebak dalam situasi yang lebih parah. Tiga orang bersuara keras..!!

Atau kemungkinan lainnya:
Para penumpang memilih wakil mereka, namun tidak ada satupun yang bersedia dan mau mengambil resiko. Tidak ada kandidat..!
Pada akhirnya, satu-satunya orang yang mau untuk dipilih hanyalah kedua lelaki bersuara keras di belakang..!

Read more...

Simbiosis Banteng dan Beringin

Semalam saya lihat acara di TVone yang membicarakan tentang koalisi PDIP-GOLKAR. Hadir di sana Panda Nababan sebagai wakil PDIP, Burhanudin N sebagai wakil GOLKAR dan Kristiadi selaku pengamat politik.

Yang menarik bagi saya dari acara tersebut adalah topik tentang koalisi PDIP-GOLKAR. Koq bisa ya PDIP yang oposisi dan sudah dikenal sejarahnya kurang akur dengan GOLKAR mempertimbangkan untuk bergabung di pemilu nanti? Belum lagi perbedaan yang ditimbulkan oleh capres. Jelas PDIP akan mencalonkan Mega untuk menjadi presiden. Dan GOLKAR akan mengusung Jusuf Kalla. Koq ya kelihatan sekali keinginan menang dan menjadi no satu. Kalau mereka bilang sih katanya penggabungan ini bukanlah kepentingan pragmatis saja. Tapi juga demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa dan negara. Dan juga ini bukanlah hanya program sesaat, tapi kerjasama jangka panjang, 25 tahun ke depan.

Apa betul ini bukan hanya kepentingan sesaat karena keinginan untuk menang dan tidak mau kalah. Mengingat memang ada kecenderungan partai lain yang bergerak semakin besar. Katakanlah PKS. Atau jangan-jangan kaolisi ini justru untuk menandingi PKS. Setuju dengan pernyataan pak Kristiadi. Bolehlah PDIP dan GOLKAR berkoalisi. Tapi jangan nanti mengatakan bahwa ini adalah kaolisi untuk menggalang kekuatan kaum nasionalis, dan untuk menandingi kaum agamis yang saat ini semakin merangkak naik. Seolah-olah di Indonesia ini ada dua kekuatan besar yang sedang bertarung. Kekuatan nasionalis dan agamis. Nah.. kalau ini sudah terjadi kan malah jadi runyam. Bisa perang saudara kita. Padahal banyak kalangan nasionalis yang juga agamis. Dan sebaliknya banyak orang-orang agamis yang sangat nasionalis.

Apakah betul koalisi ini untuk kepentingan yang lebih besar, atau hanya ujung-ujungnya kekuasaan? Yah.. kita lihat saja nanti. Jika nanti koalisi mereka menang, bagaimana sistem bagi hasil dan keuntungan diantara mereka?Apakah diantara mereka nanti ada yang bersedia mengalah untuk menurunkan capres andalannya menjadi cawapres?? Apakah PDIP bersedia mengalah atau tetap ngotot menjadikan Mega sebagai capres, ataukah GOLKAR yang bersedia mengalah dan merendah?? Ini salah satu ujian bagi koalisi ini.

Kita tunggu saja. Rakyatkan cuma bisa menunggu dan melihat. Seperti saya ini. Orang awam yang tidak tahu banyak, hanya mengamati yang terlihat dan kelihatan saja.. Tapi tentu saja, untuk kemudian memilih yang terbaik di pemilu nanti. :)

Oh ya.. Ditengah-tengah berita itu juga disampaikan tentang pemilu walikota Bogor. Yang menarik adalah salah satu calon walikota adalah paranormal terkenal Ki Gendeng Pamungkas. Kalau tidak salah Ki Gendeng maju sbagai calon independen alias tidak melalui partai politik (mohon koreksi kalau salah).

Kemarin adalah hari pengambilan no urut. Sebelumnya Ki Gendneg telah memprediksi bahwa dia akan mendapat nomor urut 2. Saking yakinnya, sebelum berangkat menuju tempat pengambilan nomor, dia menuliskan nomor 2 di badan mobilnya dengan cat semprot. Untungnya saat pengambilan nomor, betul dia mendapat nomor urut 2. Entah karena memang ilmunya yang hebat atau hanya karena kebetulan ramalannya terwujud. Saya dapat membayangkan betapa malunya apabila ternyata no urut yang didapatkan bukan nomor 2.

Memang lucu bangsa kita. Kemaren artis, sekarang paranormal..

Read more...

Apakah 10 tahun ke depan Indonesia jadi negara besar??

Baru saja kemaren (dari tulisan ini dibuat), di tempat saya di Bogor diadakan pemilihan bupati. Terus terang saya sendiri tidak ikut memilih. Saya merasa tidak tertarik, bosan dan merasa percuma. Semua hasil pemilihan seolah tidak dirasakan oleh masyarakat. Rakyat jauh dari kesejahteraan. Para pemimpin yang sudah terpillih seolah lupa dengan tugas, amanat dan janjinya sebelum terpilih. Semua itu membuat semangat saya untuk berpartisipasi lenyap. Yang diuntungkan hanya para calon terpilih. Buat apa saya repot-repot datang ke TPS hanya untuk memilih dan membantu salah seorang dari para calon meraih kekuasaan dan menumpuk kekayaan, tidak ada manfaatnya bagi saya. Lagipula saya juga tidak kenal dengan semua calon. Bahkan di pemilu 2009 nanti, saya mempertimbangkan untuk golput.

Tapi...
Sekarang pandangan saya berubah..

Tahukah anda, bahwa Indonesia ternyata negara yang paling banyak melakukan pemilihan umum di dunia. Dapat dipastikan setiap bulan kita mengadakan pemilu. Dari mulai pemilihan presiden sampai ke pemilihan kepala desa. Setiap hari terdengar semangat pemilihan di berbagai daerah di Indonesia. Tahun 2009 nanti kita bangsa indonesia akan melaksanakan pemilihan presiden. Namun gema kemeriahannya sudah terdengar dari sekarang. Hal ini menguras sangat banyak energi dan dana negara. Sangat disayangkan bila moment ini berlalu tanpa ada perubahan positif bagi bangsa.

Sering kita mendengar pernyataan bahwa 10 tahun dari sekarang Indonesia akan menjadi negara besar dan maju. Apakah anda yakin pernyataan itu akan terwujud? Kalau saya.. saya akan menjawab tegas, “YA, SAYA YAKIN..SANGAT YAKIN!!”.

Sekarang coba anda perhatikan chart berikut (klik untuk memperbesar gambar).

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa Indonesia adalah negara yang paling sedikit mengalokasikan dana APBN-nya bagi pendidikan. Indonesia hanya mengeluarkan 3% dari penghasilan perkapita nasional bagi satu siswa. Sementara di negara lain rata-rata di atas 15 %, bahkan di amerika utara dan eropa rata-rata 22 %. Saya tidak tahu data tersebut diambil kapan. Tapi setidaknya anggaran yang dikeluarkan saat ini pun tidak jauh lebih baik dari yang tertulis di atas.

Setelah melihat data tersebut, jawaban dari pertanyaan tadi-pun berubah. Sekarang jika saya ditanya ‘Apakah saya yakin dalam 10 tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara besar??’, saya akan diam lama sebelum menjawab ragu, “hmm.. kalau begini terus sih sulit..!”.

Lantas apa hubungannya dengan pemilu??

Begini.. Semua orang tahu bahwa pendidikan amat penting. Investasi yang baik di bidang pendidikan akan menentukan nasib bangsa ke depan. Saya tahu itu, anda-pun saya yakin setuju. Bahkan jika anda bertanya pada orang yang lewat di jalan-pun pasti juga akan setuju. Masing-masing individu di negara ini pasti tahu tentang hal ini. Namun.. mengapa anggaran bagi pendidikan begitu kecil??

Itu salah pemerintah!! Anda boleh bilang demikian.

Ya..!! Betul salah pemerintah..!!
Tapi ini pemerintah kita. Kita yang memilih dan menentukan siapa yang berhak duduk di pemerintahan. Dan saya sadar bahwa saya juga memiliki peran dalam menentukan nasib bangsa ini. Masing-masing individu memiliki andil dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Kita tidak bisa berpangku tangan dan mengandalkan orang lain. Kalau bukan kita sebagai rakyat, lantas siapa??

Ok lah.. Kita harus berpartisipasi dalam pemilu. Tapi kadang saya pikir. Kalau semua pilihan tidak ada yang baik, lantas mana yang mesti saya pilih? Ya pilihlah yang lebih baik di antara pilihan yang ada. Dari semua pilihan pastilah ada yang paling baik. Mungkin tidak ideal, tapi setidaknya masih lebih baik diantara yang lain. Pelan-pelan, marilah kita singkirkan semua pemimpin yang rawan korupsi, yang tidak jujur, yang telah terbukti lebih mementingkan pribadi ketimbang rakyat.

Moment pemilu ini, sesungguhnya adalah saatnya bagi rakyat untuk bangkit. Justru saat pemilu inilah rakyat yang katanya kekuatan tertinggi dalam demokrasi menunjukkan kekuasaannya. Mari kita berpartisipasi aktif dalam pemilu. Melalui pemilu kita wujudkan pemerintahan yang bersih dan jujur. Sehingga jika kita ditanya apakah Indonesia 10 tahun mendatang akan menjadi negara yang besar. Kita jawab.. YA!!! Penuh keyakinan dan tindakan.

Terinspirasi dari sini.

Read more...

Pilkades dan money politic..

Bangsa kita saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi, kolusi, nepotisme, konco-isme, suap-isme, sogok-isme, calo-isme dan semua perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat. Usaha untuk mengarahkan proses pemerintahan ke arah ’good governance’ terus digulirkan. Banyak pejabat yang ditangkap dan dihukum guna memberikan efek jera agar yang lain berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan melanggar hukum. Para pemimpin/pejabat di kalangan eksekutif dan legislatif terus di ‘tekan’, di ’teror’ dan di ’awasi’ oleh KPK dan masyarakat. Tampaknya perlahan tapi pasti, sudah banyak kemajuan yang diperoleh, semua berada di jalur yang benar dan sudah mengarah ke perbaikan. Tapi benarkah....

Ternyataaaa...

Jalan masih sangat panjang. Kemaren saya tersadarkan, justru di dekat, di tengah masyarakat sendiri, di pemerintahan tingkat bawah, kegiatan kolusi sudah sangat biasa dan umum terjadi. Rakyat sendiri seakan tutup mata dengan hal ini. Hal yang sudah terlanjur umum dan biasa tampaknya dianggap lumrah dan wajar.

Hari Minggu kemarin tanggal 9 Maret 2008, di desa saya, berlangsung pemilihan kepala desa (Pilkades). Ada empat calon yang semua-muanya sama sekali tidak saya kenal. Saya bahkan baru mengetahui nama masing-masing calon setelah datang ke tempat pemilihan suara pada hari pencoblosan. Saya betul-betul tidak tahu dan bingung harus memilih siapa. Karena jangankan memilih, wong kenal saja baru beberapa menit menjelang saya mencoblos. Itupun hanya dari kertas selebaran yang ditempel di dekat panggung pemilihan.

Sebenarnya bukan itu yang menjadi ganjalan dan masalah. Mungkin saya tidak kenal calon Kades karena saya sendiri yang kurang peduli dan tidak aktif di masyarakat. Maklum, pagi buta sudah harus pergi dan pulang saat hari gelap. Tidak sempat bertemu dengan tetangga. Informasi seputar desa-pun sangat tidak up to date.

Tapi satu hal yang mengganggu, yaitu, malam harinya sebelum hari pencoblosan mendadak banyak tamu yang berkunjung. Mereka mengaku dari tim sukses masing-masing calon yang katanya akan melakukan pendataan. Singkat cerita, setelah bertanya layaknya petugas sensus, tamu ini memberikan amplop (tak usah ditanyalah isinya apa, yang jelas bukan kue cucur..) beserta wejangan-wejangan yang intinya diminta (dengan sangat) untuk memilih calon nomor sekian. Setelah lelah mempromosikan ’dagangannya’, merekapun pamit.

Tak berapa lama kemudian datang lagi tamu dari calon yang lain dengan maksud yang sama. Jadi saya dapat dua amplop berisi masing-masing Rp 30 ribu dari calon nomor satu dan nomor dua. Saya sempat bingung mesti saya terima atau tidak pemberian mereka. Walau tidak dikatakan secara tegas, tapi jelas maksud mereka memberi ’amplop’ adalah agar saya memilih calon yang bersangkutan. Setelah lama terdiam, akhirnya saya putuskan untuk menerima. Toh saya ingat ada ulama yang mengatakan ” terima uangnya, tapi jangan pilih orangnya”. Hi.hi.. saran yang baik..

Dan tinggallah saya sendiri sambil memegang amplop berisi Rp 60 ribu. Rejeki jatuh dari langit. Tiba-tiba ada di genggaman tangan. Coba tiap hari ada pemilihan Kepala Desa macam begini. Bisa pensiun dini saya..

Esoknya, penasaran tanya sana-sini, ternyata tidak hanya saya, semua tetangga mengalami hal yang sama. Saya bertekad saat hari pencoblosan tidak akan memilih calon yang telah memberi saya ’amplop’.

Ini termasuk money politik. Bagaimana jadinya bila si pelaku terpilih menjadi pemimpin. Hal pertama yang dilakukannya adalah berusaha agar ’modal’nya kembali. Bukan bagaimana caranya memajukan dan mensejahterakan warganya. Dia tidak merasa mempunyai kewajiban untuk itu, karena dia beranggapan warga memilihnya karena dia ’membeli’ suara mereka. Toh mereka sudah saya bayar, jadi tidak ada kewajiban bagi saya untuk memenuhi kepercayaan dan amanat warga, begitu pikirnya. Oleh karena itu saya memilih calon nomor tiga, yang saya anggap orang jujur, orang baik, tidak menggunakan cara kotor bermain money politik.

Perang terhadap kejahatan macam begini seakan hanya gencar dilakukan di tingkat pusat pemerintahan saja. Sedangkan di tingkat bawah, seperti desa, hal ini kurang mendapat porsi. KPK tampaknya hanya sibuk mengawasi kasus-kasus menengah ke atas yang melibatkan para pejabat tinggi. Sementara pejabat-pejabat 'kecil pinggiran' relatif kurang diperhatikan. Padahal tingkat bawah ini yang justru menjadi dasar perubahan karena bersinggungan langsung dengan masyarakat. Anehnya warga sendiri seakan menerima begitu saja kejadian ini, dan tidak melaporkan kepada yang berwenang. Termasuk saya..

Maka sayapun memilih calon nomor tiga meski tidak kenal. Saya baru tahu setelah masuk ke dalam ruang pemilihan dan menerima kertas suara. Lucunya, sekarang saya sudah lupa nama calon yang saya pilih. Biarlah.. yang penting dia tidak berbuat curang dengan membagi-bagikan uang agar warga memilihnya, pikir saya.

Kembali dari TPS saya bertemu teman tetangga satu RT. Dan dia bercerita bahwa dia mendapat ’amplop’ dari semua calon.

Waaa....Semua calon..

Saya terkejut!! Berarti calon nomor tiga yang saya pilihpun ikut-ikutan bermain kotor.

Saya pun menyesal dan sedikit sebal. Menyesal karena saya telah memilih calon nomor tiga yang ternyata sama saja dengan yang lain. Sebal karena saya hanya mendapat uang dari dua calon, sedangkan yang lain dari semua calon. Kalau rata-rata Rp 30 ribu dari satu calon, berarti mereka mendapat Rp 120 ribu, sedangkan saya hanya Rp 60 ribu..

:(

Saya tertipuuuu....!!!!!!!!

Read more...

'Special edition' democracy in Indonesia

A colleague, needed to go to the airport very early in the morning, took the airport bus.
The bus was not full, but enough people to fill the seats. Still waiting for its schedule to leave, the bus stood idle, while some more passengers were trickling in.

It was really quiet. Still very early in the morning, the passengers probably did not get enough sleep to be able to catch the bus, and all they wanted to do was to be left alone in peace until they get to the airport.

And then two men got on the bus. They pretty much broke the silence by talking loudly to each other while going to their seat.
And they kept talking and talking and talking. Very loudly.

The bus finally started moving.

The folks at the back were still talking. Even louder now, competing with the sound of the bus engine ramming away.
Some passengers got very irritated they looked back to express their displeasure. But the two noisy folks -- either did not understand the civilized sign of 'shut up', or simply being ignorant -- kept on talking.

Interestingly enough, nobody would want to stand up and tell the noisy folks to shut up. Nobody. People just looked at each other, shaking their heads, looked back to show they were annoyed, but nobody stood up to speak their mind.

It's interesting to see how much we, the people, were willing to tolerate.

It's probably because we all just want to be left alone.
I don't bother you, you don't bother me, we all get to the airport, end of story.
We don't want any problems. Life is hard enough already, why add more.

Of course if we think of the bus as a democracy, the passengers could find a candidate among themselves: someone who they think can represent them and is best in handling the situation. That individual would then, on behalf of all passengers, stand up and give the noisy folks some perspective: 'Excuse me, but we all want you two to keep it down a bit...'

The two noisy folks would (hopefully) understand the message. And understand that the message -- although came from one individual -- reflected the will of all other passengers. They would turn their volume down, and everybody got their peace. Long live democracy.

But just like our country's democracy, the bus' democracy could also bring undesirable results:

Here's how:

The passengers elected a representative, the representative went to the back of the bus to tell the noisy folks to shut up. But instead of delivering the message, that person ended up joining in the conversation with the two folks and just as loud...
Now the passengers are stuck with three loud people instead of two !

Or this could also happen:

The passengers looked for a representative, but nobody wanted to risk it. No candidate.
In the end, the only people who were willing to be elected are the two noisy folks at the back !

Read more...

Wajib Militer bagi rakyat Indonesia

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan Budi Susilo Supanji memastikan, awal tahun depan draf Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan selesai dimatangkan di tingkat panitia antardepartemen dan akan diajukan pembahasannya di DPR.

Perundang-undangan itu akan menjadi dasar bagi pemerintah merekrut dan memobilisasi masyarakat sipil sebagai kekuatan perlawanan fisik bersenjata (kombatan) dalam menghadapi ancaman militer, bersama TNI sebagai komponen utama. Untuk selanjutnya WNI yang berusia antara 18-45 tahun akan diharuskan mengangkat senjata bersama dan dibawah komando TNI jika terjadi ancaman serangan militer terhadap NKRI.

Mungkin ini mirip dengan ‘angkatan kelima’ pada masa pemerintahan Soekarno atau dengan Keamanan Rakyat (Kamra) yang dibentuk oleh era orde baru dibawah pemerintahan Pak Harto.

Setiap warga negara berusia 18-45 tahun wajib mengikuti jika negara atau pemerintah telah menunjuk atau menugaskannya. Kewajiban tersebut juga berlaku ke seluruh perusahaan maupun institusi, baik swasta maupun pemerintah, yang mempekerjakan orang yang ditunjuk tadi untuk memberi izin.

Bagi saya hal ini tidak menjadi masalah karena sesuai dengan UUD 1945 bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membela kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia. Dengan catatan ini dilakukan jika dan hanya jika ancaman kedaulatan terjadi karena serangan dari luar, misal serangan dari negara lain. Namun jika wajib militer dibentuk untuk menghadapi serangan internal semacam gerakan separatis, serangan teroris dalam negeri, konflik, maka ini sama saja dengan mengadu domba rakyat.

Selain itu juga, ini harus dilakukan dengan persiapan yang baik dan penuh kehati-hatian. Karena mengingat kondisi rakyat Indonesia yang masih seperti ini, saya khawatir jika malah akan terjadi perselisihan antara sipil dan pihak tentara sendiri, mengingat sampai sekarang hubungan antara sipil dan tentara masih terdapat kecurigaan. Jadi bukannya menambah kekuatan, tapi malah membuat perang saudara sipil dan tentara.

Selain itu, perlu dipertimbangkan terjadinya perang sipil-sipil. Coba anda bayangkan, tanpa senjata saja sudah banyak konflik dan pertengkaran antar sesama rakyat Indonesia dengan memakan korban yang tidak bisa dibilang sedikit, hanya karena perbedaan suku, kepentingan dan golongan. Apalagi jika rakyat dipersenjatai, akan seperti apa jadinya??

Walaupun saya yakin, jika nanti bangsa kita mendapatkan ancaman dari luar, pastilah semua rakyat Indonesia akan bersatu melupakan semua perbedaan yang ada guna menghadapi dan membela kedaulatan NKRI. Nasionalisme rakyat masih tinggi.

Tapi sekali lagi, untuk menjalankan dan merealisasikan wajib militer bagi rakyat, perlu dipersiapkan betul agar masyarakat betul-betul siap dan mampu serta menerima hal ini.

Andai jika betul Wamil dilaksanakan di Indonesia, berbahagialah kaum wanita. Mereka paling-paling hanya menjadi perawat dan juru masak. Tapi kaum lelaki seperti saya... harus berada di garis depan pertempuran. Nasib..nasib.. :))

Read more...

Sekulerisme

Dalam posting sebelumnya yang saya beri judul 'Berkah Sekulerisasi Politik', membicarakan tentang sekulerisme. Di dalam masyarakat indonesia, kata sekulerisme mempunyai konotasi miring dan bahkan menakutkan. Saya sendiri tidak berarti setuju dengan sekulerisme namun tidak juga menolaknya. Bukan berarti saya tidak mempunyai sikap, atau tidak berani menentukan posisi. Tapi ini terlebih karena saya belumlah mengerti sepenuhnya apa itu sekuler, alasan apa yang membuat sebagian dari kita phobia dan menolak. Oleh karena itu ada baiknya kita mengetahui lebih dulu apa yang di maksud dengan sekulerisme. Setidaknya ini bisa kita jadikan wacana dan tambahan wawasan.

Sekulerisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. sekulerisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak meng-anakemaskan sebuah agama tertentu.

Sekulerisme juga merujuk ke pada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang politis, harus di dasarkan dari apa yang di anggap sebagai bukti konkrit dan fakta, alih-alih berdasarkan pengaruh keagamaan.
Istilah sekulerisme pertamakali digunakan oleh penulis Inggris George Holoyake pada tahun 1846. Walaupun istilah yang digunakannya adalah baru, konsep kebebasan berpikir yang darinya sekulerisme didasarkan, telah ada sepanjang sejarah. Holyoake menggunakan istilah sekulerisme untuk menjelaskan pandangannya yang mendukung tatanan sosial terpisah dari agama, tanpa merendahkan atau mengkritik sebuah kepercayaan beragama.
Barry Kosmin dari Institut Penkajian sekulerisme di dalam Masyarakat dan Budaya membagi sekulerisme mutakhir menjadi dua jenis, sekulerisme keras dan lunak. Menurutnya, "sekuleris keras menganggap pernyataan keagaaman tidak mempunyai legitimasi secara epistemologi dan tidak dijamin baik oleh agama dan pengalaman." Namun, dalam pandangan sekulerisme lunak, "pencapaian kebenaran mutlak adalah mustahil dan oleh karena itu, toleransi dan skeptisme harus menjadi prinsip dan nilai yang dijunjung dalam diskusi antara ilmu pengetahuan dan agama.

Dalam istilah politik, sekulerisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintahan dan agama negara, mengantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Hal ini dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas.

Kebanyakan agama menerima hukum-hukum utama dari masyarakat yang demokratis namun mungkin masih akan mencoba untuk mempengaruhi keputusan politik, meraih sebuah keistimewaan khusus atau. Aliran agama yang lebih fundamentalis menentang sekulerisme. Penentangan yang paling kentara muncul dari Kristen Fundamentalis dan juga Islam Fundamentalis. Pada saat yang sama dukungan akan sekularisme datang dari minoritas keagamaan yang memandang sekularisme politik dan pemerintah sebagai hal yang penting untuk menjaga persamaan hak.

Dalam kajian keagamaan, masyarakat dunia barat pada umumnya di anggap sebagai sekuler. Hal ini di karenakan kebebasan beragama yang hampir penuh tanpa sangsi legal atau sosial, dan juga karena kepercayaan umum bahwa agama tidak menentukan keputusan politis. Tentu saja, pandangan moral yang muncul dari tradisi kegamaan tetap penting di dalam sebagian dari negara-negara ini.

Sekulerisme juga dapat berarti ideologi sosial dimanakepercayaan keagamaan atau supranatural tidak di anggap sebagai kunci penting dalam memahami dunia, dan oleh karena itu di pisahkan dari masalah-masalah pemerintahan dan pengambilan keputusan.
Sekulerisme tidak dengan sendirinya adalah Ateisme, banyak para Sekuleris adalah seorang yang religius dan para Ateis yang menerima pengaruh dari agama dalam pemerintahan atau masyarakat. Sekulerime adalah komponen penting dalam ideologi Humanisme Sekuler.
Pendukung sekularisme menyatakan bahwa meningkatnya pengaruh sekularisme dan menurunnya pengaruh agama di dalam negara tersekulerisasi adalah hasil yang tak terelakan dari Pencerahan yang karenanya orang-orang mulai beralih kepada ilmu pengetahuan dan rasionalisme dan menjaduh dari agama dan takhyul.

Penentang sekularisme melihat pandangan diatas sebagai arrogan, mereka membantah bahwa pemerintaan sekuler menciptakan lebih banyak masalah dari pada menyelesaikannya, dan bahwa pemerintahan dengan etos keagamaan adalah lebih baik. Penentang dari golongan Kristiani juga menunjukan bahwa negara Kristen dapat memberi lebih banyak kebebasan beragama daripada yang sekuler. Seperti contohnya, mereka menukil Norwegia, Islandia, Finlandia, dan Denmark, yang kesemuanya mempunyai hubungan konstitusional antara gereja dengan negara namun mereka juga dikenal lebih progresif dan liberal dibandingkan negara tanpa hubungan seperti itu. Seperti contohnya, Islandia adalah termasuk dari negara-negara pertama yang melegal kan aborsi, dan pemerintahan Finlandia menyediakan dana untuk pembangunan masjid.
N
amun pendukung dari sekularisme juga menunjukan bahwa negara-negara Skandinavia terlepas dari hubungan pemerintahannya dengan agama, secara sosial adalah termasuk negara yang paling sekular di dunia, ditunjukan dengan rendahnya presentase mereka yang menjunjung kepercayaan beragama.
Komentator modern, mengkritik sekularisme dengan mengacaukannya sebagai sebuah ideologi anti-agama, ateis, atau bahkan satanos. Kata Sekularisme itu sendiri biasanya dimengerti secara peyorativ oleh kalangan konservatif. Walaupun tujuan utama dari negara sekuler adalah untuk mencapai kenetralan di dalam agama, beberapa membantah bahwa hal ini juga menekan agama.
Beberapa filosofi politik seperti Marxisme, biasanya mendukung bahwasanya pengaruh agama di dalam negara dan masyarakat adalah hal yang negatif. Di dalam negara yang mempunyai kpercayaan seperti itu (seperti negara Blok Komunis), institusi keagamaan menjadi subjek dibawah negara sekuler. Kebebasan untuk beribadah dihalang-halangi dan dibatas, dan ajaran dari gereja juga di awasi agar selalu sejakan dengan hukum sekuler atau bahkan filosofi umum yang resmi. Di dalan demokrasi barat, dikui bahwa kebijakan seperti ini melanggar kebebasan beragama.

Beberapa sekularis mengijinkan agar negara untuk mendorong majunya agama (seperti pembebasan dari pajak, atau menyediakan dana untuk pendidikan dan pendermaan) tapi bersikeras agar negara tidak menetapkan sebuah agama sebagai agama negara, mewajibkan ketaatan beragama atau melegislasikan akaid. Pada masalah pajak Liberalisme klasik menyatakan bahwa negara tidak dapat "membebaskan" institusi beragama dari pajak karena pada dasrnya negara tidak mempunyai kewenangan untuk memajak atau mengatur agama. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa kewenangan keduniaan dan kewenangan beragama bekerja pada ranahnya sendiri- sendiri dan ketka mereka saling tumpang tindih seperti dalam isu nilai moral, kedua- duanya tidak boleh mengambil kewnengan namun hendaknya menawarkan sebuah kerangka yang dengannya masyarakat dapat bekerja tanpa menundukan agama di bawah negara atau sebaliknya.

sumber: http://id.wikipedia.org/

Read more...

Berkah Sekulerisasi Politik

Oleh Zacky Khairul Umam

Temuan terbaru Lembaga Survey Indonesia (LSI) mengenai kecenderungan politik umat muslim menarik dikaji lebih lanjut. Data yang diumumkan LSI menyebutkan bahwa sekulerisasi politik yeng terjadi pada warga muslim di indonesia semakin dalam dan luas. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya yang tidak setuju dengan fatwa yang mengharamkan bunga bank, penerapan hukum rajam, dan penolakan presiden berjenis kelamin perempuan. Bahkan secara keseluruhan hanya 33 % yang ingin mengusung politik islami dan 57% mendukung politik sekuler. Sementara 10 persen sisanya tidak bersikap.

Temuan yang juga mencengangkan terletak pada jumlah dukungan terhadap partai politik berbasis islam (PKS, PPP) dan berbasis massa islam (PKB, PAN) yang mengalami stagnasi dan cenderung semakin menurun. Kondisi itu berbalikan dengan dukungan publik terhadap partai berbasis non agama. Psikologi warga muslim tidak terikat secara ketat dengan agama. Warga muslim dengan afiliasi ormas islam seperti NU dan Muhammadiyah pun tidak berarti berpartisipasi pada partai yang lebih dekat dengannya. Ada keberjarakan yang memisahkan keyakinan keagamaan dengan partisipasi, dukungan, serta sikap politik.

Bahwa tingkat kesalehan warga muslim Indonesia meningkat juga memunculkan fenomena persemaian muslim demokrat memang membangggakan, tapi realitas berkata bahwa dalam politik praktis dan penyelenggaraan kewarganegaraan secara umum mereka merebahkan diri pada upaya yang amat sekuler: semata-mata bahwa urusan politik tidak melulu sakral yang serba dikaitkan dengan masalah agama.

Isu-isu kampanye atau suara politik yang lebih dekat dengan formalisasi syariat agama yang jumud, faktanya tidak mendapat pilihan di hati rakyat luas. Isu-isu itu terlihat elitis dan amat mahal ongkos serta dampak sosial-politik-nya. Yang ada di benak masyarakat hanya bagaimana penyelengaraan kekuasaan bisa memenuhi harapan mereka semacam kondisi ekonomi yang membaik, keamanan meningkat, dan kondisi riil lainnya khususnya dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan. Mau tidak mau strategi kampanye partai politik berganti arah ke pemenuhan janji yang diinginkan masyarakat.

Ekspektasi masyarakat menjadi ukuran bagaimana politik Islam kemudian diartikulasikan kembali (obyektivikasi). Yaitu, menerjemahkan bahasa-bahasa keagamaan dalam ruang publik secara umum, seperti keadilan, supremasi hukum, kesejahteraan, transparansi publik, dan seterusnya. Hal itu kentara sekali ketika artikulasi poltik islam yang lebih mengacu pada upaya pemberantasan korupsi, perwujudan islah dan perdamaian, serta kredibilitas publik semakin banyak dilirik ketimbnag jika menggunakan isu semacam pendirian negara islam atau bahkan kekhalifaan international,

Kecenderungan pilihan warga muslim yang tidak berpatokan terhadap hal demikian merupakan kejeniusan politik dalam jangkar sekuler. Dewasa tidaknya pilihan, sikap, dan perilaku politik warga muslim amat di tentukan oleh pemilahan rasional akan kalkulasi implikasi yang terjadi atas partisipasi yang ia jalankan. Tren seperti ini akan berhasil memformulasikan umat muslim, dari posisi kawula dalam konstruksi politik tradisional Indonesia ke arah kewarganegaraan yang lebih imparsial, beradab, serta kosmopolit.

Sekularisasi, seperti pernah ditegaskan almarhum Cak Nur, sebagai pembebasan kehidupan poltik duniawi dari sakralisasi keakhiratan, merupakan keniscayaan untuk mencapai tingkat keadaban politik yang luhur. Proses sekulerisasi politik tak bakal membonsai partisipasi politik Islam, tapi justru akan lebih membuatnya menjadi kekuatan yang amat prigel dan fleksibel dalam memformulasikan kewargaan muslim secara demokratis. Disitulah sekularisasi membawa misi profetik yang melewatbatasi sebuah kebekuan berpolitik. Dan karenanya, hal itu menjadi berkah dan bukan kutukan.

sumber: Tempo, Rabu, 10 oktober 2007

Read more...

Wajah Baru Turki

Oleh: Amran Nasution

Istana Kepresidenan Cankaya di Ankara, kini ditempati penghuni baru yang ’’aneh’’. Ia haram minum alkohol, lagi pula istrinya berjilbab. Padahal, 84 tahun lalu, dari istana inilah Jenderal Mustafa Kemal Attaturk memimpin revolusi yang menumbangkan Kesultanan Usmani (The Ottoman Empire).

Pada waktu itu, super power Islam ini memang lagi limbung, menyusul kekalahannya bersama Jerman, menghadapi Sekutu dalam Perang Dunia I. Jenderal Attaturk memanfaatkan kesempatan itu. Imperium yang sudah ratusan tahun malang-melintang di seantero jagat, dia rubuhkan.

Sejak itu, 1923, Turki menjadi republik. Simbol Islam yang menempel di Kesultanan dia campakkan. Lalu semuanya mesti meniru Barat, termasuk dalam urusan minum alkohol. Kemal Attaturk yang dijuluki ’’Bapak Turki Modern’’ itu adalah seorang penikmat alkohol. Begitu pula para penggantinya.

Tapi Selasa, 28 Agustus 2007, Parlemen Turki mengambil sumpah Abdullah Gul, 58 thn, menjadi Presiden Turki untuk masa jabatan 7 tahun. Tokoh partai Islam AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) itu menggantikan Presiden yang sekuler, Ahmet Necdet Sezer. Inilah untuk pertama kalinya seorang politisi Islam menjadi Presiden sejak Kesultanan Usmani ditumbangkan.

Beberapa jam sebelumnya, Gul memenangkan voting di Parlemen, dengan mengumpulkan 339 suara. Dua lawannya, Tayfun Icli dari Demokratik Sol Partisi (DSP) dan Sabahattin Cakmakoglu dari Milliyetci Hareket Partisi (MHP), cuma dapat 83 suara. Parlemen Turki punya 550 kursi. Tapi partai oposisi utama, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yang punya 112 kursi, memboikot perhelatan.

Maka lengkaplah sudah dominasi partai Islam itu di dalam sistem politik Turki, setelah benteng terakhir kaum sekuler ini direbut. Perdana Menteri dipegang Recep Tayyip Erdogan, pendiri dan pemimpin puncak AKP. Ketua Parlemen, Bulen Arinc, juga dari AKP. Lalu hampir seluruh kursi walikota disapu kader AKP, yang selalu menang dalam berbagai Pilkada. Sekarang Presiden pun menclok di tangan.

Artinya, setelah 84 tahun disingkirkan Attaturk dari percaturan politik, kini Islam telah kembali. ’’Sesungguhnya hari ini kami berganti lembaran, sebuah lembaran yang penting dalam sejarah politik negeri ini,’’ kata Soli Ozel, profesor hubungan internasional Bilgi University di Istambul (The New York Times, 29 Agustus 2007).

Pengeritik Sekularisme Yang Galak

Di dalam sistem Turki, jabatan Presiden lebih seremonial belaka. Pekerjaan eksekutif ada di tangan Perdana Menteri. Tapi dalam kondisi politik yang berkembang sekarang, ia amat menentukan. Soalnya, Presiden membawahkan serta mengangkat dan memberhentikan pimpinan militer.

Padahal militer selama ini menjadi penghadang gerakan partai Islam itu. Saat pelantikan Abdullah Gul, Kepala Staf Militer Jenderal Yasar Buyukanit absen. Sehari sebelum pemilihan dia malah mengecam pencalonan Gul, dengan menyatakan, ’’pusat setan sedang bekerja untuk menghapus sekularisme’’. Ternyata itu tak lagi dipedulikan orang, menandakan kelompok militer mulai kehilangan taring.

Presiden juga bisa memveto pengangkatan jabatan birokratis, termasuk para hakim. Kemudian dia memiliki hak veto atas rancangan undang-undang.

Itulah selama ini yang membuat stress Erdogan. Ada ratusan usulan jabatan birokratis dan tak sedikit RUU yang dia ajukan, dilemparkan Presiden Ahmet Necdet Sezer ke keranjang sampah. Alasannya, bertentangan dengan konstitusi.

Padahal para pejabat yang diusulkannya dianggap lebih jujur dan profesional dibanding para pejabat sekarang – dari kelompok sekuler – yang terbukti selama ini korup dan nyaris membangkrutkan Turki.

Pemakaian jilbab, misalnya, jelas harus segera diatur undang-undang sebab beberapa bulan lalu, Pengadilan HAM Eropa (European Court of Human Right) telah menjatuhkan vonis atas pengaduan Merve Kavakci. Pengadilan menyatakan kasus itu merupakan sebuah pelanggaran HAM.

Begini ceritanya. Kavakci berhasil memenangkan pemilihan anggota Parlemen pada Pemilu 1999. Namun dia gagal dilantik setelah datang ke gedung Parlemen dengan jilbab. Kelompok politik sekuler dan militer menganggap jilbab adalah simbol Islam. Karena itu diharamkan masuk ke semua gedung pemerintah.

Perempuan yang satu ini tak mau mengalah, ia melancarkan protes. Eh, tahunya kewarganegaraannya malah dicabut. Kavakci kemudian mengajar di George Washington University, sekalian menjadi warga negara Amerika Serikat.

Tapi sejak itu dia menjadi pengeritik sekularisme Turki yang galak. Dia berkeliling dunia mengampanyekan jilbab sebagai simbol pemberdayaan kaum perempuan. Terakhir dia bawa kasus jilbabnya ke European Court of Human Right, dan menang. Keputusan itu tentu harus diadopsi undang-undang Turki karena negeri itu sedang melamar menjadi anggota Uni Eropa.

Ketika Abdullah Gul dilantik menjadi Presiden, ia tak didampingi sang istri, Hayrunnisa Ozyurt yang berjilbab. ’’Ibu tak hadir untuk mengelakkan kontroversi,’’ ujar Mehmet Emre, putranya, seperti dikutip The Washington Post, 28 Agustus lalu.

Kasus yang sama terjadi pada Nyonya Emine Erdogan. Istri Perdana Menteri Erdogan itu juga tak pernah melepaskan jilbab. Sejumlah pelajar, mahasiswi, atau anggota Parlemen, terpaksa pakai rambut palsu (wig) pengganti jilbab, agar bisa masuk sekolah, kampus, atau kantor. Ini semua terjadi di sebuah negeri berpenduduk 76 juta, dengan 99% di antaranya adalah pemeluk Islam.

Setelah Gul jadi Presiden, agaknya kontroversi jilbab ini segera akan selesai. Begitu pula ratusan usulan untuk merombak birokrasi, atau sejumlah rancangan undang-undang yang selama ini diveto Presiden Sezer.

Apa yang terjadi di Turki memang menyedihkan dan terkadang menggelikan. Seorang wartawan Barat, tertawa ketika mengelilingi pedesaan Turki, melihat para petani memakai topi petani Francis model tahun 1920-an, yang sudah lama tak lagi dipakai di negeri asalnya. Rupanya, dulu Attaturk mewajibkan para petaninya memakai topi itu agar mereka bisa semaju petani Perancis.

Dalam pemilu 2002, untuk pertama kalinya AKP menang mutlak, mengantarkan 363 anggotanya ke Parlemen. Sebelum pelantikan, mereka ramai-ramai mencukur kumis dan jenggot (diliput media lagi), tak mau dituduh membawa simbol Islam ke gedung Parlemen.

Tapi memang yang begini-beginilah yang dilakukan Jenderal Mustafa Kemal Attaturk dan sampai sekarang dipertahankan kaum politisi sekuler dan militer. Pokoknya, semua bau Islam harus dibersihkan karena kolot dan sumber kemandegan. Semua bau Barat harus dipeluk erat, karena sumber kemajuan dan moderenisasi. Pada waktu itu, pikiran Attaturk ini merambah ke mana-mana, termasuk ke India atau Indonesia. Bung Karno, misalnya, termasuk pengagum berat Attaturk.

Kenyataannya Turki tak pernah maju. Coba, seluruh tulisan Arab diganti Latin. Kebesaran Kesultanan Usmani tak boleh dikenali. Akibatnya generasi muda Turki kehilangan akses pada bahan peninggalan sejarah Usmani. Mereka terputus dari akar budaya masa lalu yang agung.

Panggilan azan diganti berbahasa Turki, musik klasik Barat mengiringi pengajian, kursi dimasukkan ke dalam masjid agar mirip gereja, pakaian tradisional dilarang dan diganti jas dan dasi. Fez, kopiah tradisional Turki dinyatakan terlarang. Ini semua memang kelihatan aneh. Maka banyak juga yang tak diikuti rakyat, seperti panggilan azan, musik klasik, dan kursi masuk masjid itu. Tapi satu hal yang pasti, semua pernak-pernik itu terbukti tak ada hubungannya dengan maju atau moderen.

Erbakan Terlalu Bersemangat

Lama kelamaan Islam yang sudah dicampakkan Attaturk, pelan-pelan kembali dipungut rakyatnya. Sebuah penelitian di tahun 1990 – 1991, tentang tingkat religiusitas penduduk di 41 negara di dunia, menempatkan Turki paling religius, setelah Nigeria, Brazil, dan Polandia (Samuel P.Huntington: Who Are We, America’s Great Debate, The Free Press, 2005).

Apalagi kaum sekuler dan tentara yang menguasai negeri itu, tak juga berhasil mendatangkan kemakmuran. Banyak orang Turki terpaksa berkelana ke Eropa – terutama Jerman – untuk bekerja sebagai buruh murah.

Bayangkan, di tahun 2000 - 2001, inflasi mencapai 45%, pertumbuhan ekonomi mandeg. Krisis menerpa sektor keuangan dan perbankan. Lira Turki merosot tajam terhadap Dollar atau mata uang asing lainnya. Yang lebih parah, partai politik sekuler yang menguasai birokrasi – di-beking tentara – terlibat berbagai skandal korupsi. Itu mempercepat ambruknya perekonomian.

Secara resmi militer tak campur urusan politik. Tapi dengan dalih menjaga konstitusi, mereka seenaknya bikin kudeta, membubarkan pemerintah atau partai. Itu terjadi berulangkali. Lalu dengan cara itu mereka terus-menerus berkuasa.

Setelah puluhan tahun dijejali sekularisme rakyat mulai mencari alternatif. Maka pada pemilu 1994, partai Islam Refah (Refah Partisi) menang. Pemimpinnya, Necmettin Erbakan, menjadi Perdana Menteri. Dialah Perdana Menteri pertama dari kelompok Islam, setelah revolusi Attaturk. Pada waktu itu, Erdogan dan Abdullah Gul adalah kader Refah. Erdogan menjadi Walikota Istambul, dan Gul menjabat Menteri Kabinet.

Sayang Erbakan terlalu bersemangat. Gebrakan politiknya terlalu kasar. Dengan tuduhan ingin mengganti konstitusi sekuler pada 1997, militer menumbangkannya. Sekalian Partai Refah dibubarkan.

Erdogan dan Gul terpaksa meninggalkan Erbakan. Mereka mendirikan partai baru AKP, Agustus 2001. Partai inilah setahun kemudian, akhir 2002 – disusul kemenangan Pemilu kemarin -- menyapu mayoritas kursi Parlemen Turki.

Padahal di musim kampanye, Erdogan mau pun Gul tak tampil meledak-ledak. Mereka hanya sibuk mengunjungi rakyat miskin di pinggiran kota atau di pedesaan. Ada acara sunatan massal, kawinan massal, pengobatan massal, atau bantuan bencana alam –mirip model kampanye Partai Keadilan Sejahtera (PKS)-- di sini.

Dan ’’keajaiban’’ itu pun terjadi. Begitu dipegang Perdana Menteri Erdogan, ekonomi Turki yang morat-marit, segera pulih. Inflasi terkendali dan menurun tajam: sekarang di bawah 8%/tahun. Mata uang Lira menguat. Perekonomian tumbuh konsisten 7 sampai 8%/tahun. Maka kota-kota pun berubah: gedung jangkung bertumbuhan. Dan semua itu terjadi dalam tempo tak sampai lima tahun.

Ada lagi yang menarik. Selama ini, perekonomian dipegang kaum sekuler. Mereka mapan karena puluhan tahun berkuasa dan kebanyakan tinggal di kota. Kini bermunculan para konglomerat Islam yang umumnya adalah kaum urban dari pedesaan. Mayoritas pendukung AKP memang orang desa.

Yang paling fenomenal adalah Kombassan Holding milik Hasjim Bayram, konglomerat top di Turki. Pada mulanya, Hasyim cuma guru di sebuah sekolah Islam di kotanya, Konya. Ia memulai bisnis dengan membuka percetakan kecil pada 1989. Kini, Kombassan menggurita mulai dari bisnis otomotif, elektronik, konstruksi, tekstil, petroleum, pusat perbelanjaan, dan makanan. Perusahaannya pun melebar ke mancanegara. Walau tak sebesar Kombassan, perusahaan seperti itu bertumbuhan.

Itu yang membuat kaum sekuler merasa kian terdesak. Apalagi banyak konglomeratnya selama ini terlalu bergantung pada kekuasaan, dan langsung rontok setelah AKP berkuasa. Tak aneh kalau Deniz Baykal, pemimpin partai oposisi CHP, menuduh pemerintah Erdogan mengembangkan ekonomi berbasis Islam. Katanya, kebangkitan ekonomi disebabkan besarnya suntikan modal dari Arab Saudi.

Setelah terjadi serangan teror 11 September 2001 di Amerika, banyak pemilik modal Arab Saudi menarik uangnya dari negeri itu, lalu dipindah ke Francis atau beberapa negara Eropa, Timur Tengah, dan Turki. Itulah yang mereka sebut green money (uang hijau). Kebetulan Abdullah Gul akrab dengan para penguasa Arab Saudi, karena pernah bekerja di Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah.

Negara Teroris

Dulu Erbakan tak peduli Uni Eropa, Erdogan sebaliknya. Gul sebagai Menteri Luar Negeri sangat serius melobi agar Turki bisa menjadi anggota Uni Eropa. Memang tampaknya tak mungkin Uni Eropa menerima Turki yang Islam.

Tapi bagi Erdogan dan Gul, langkah itu sangat menguntungkan untuk pertarungan politik internal. Berbagai survei menunjukkan mayoritas rakyat ingin negerinya bergabung dengan Uni Eropa. Dengan langkah ini, dukungan rakyat terhadap mereka pun kian menguat.

Lagi pula persyaratan terpenting untuk menjadi anggota Uni Eropa adalah demokratisasi dan penegakan HAM. Kedua isu itu kian memperkuat posisi AKP dalam menghadapi militer. Ketika April lalu, situasi politik meninggi, menyusul pencalonan Abdullah Gul sebagai Presiden dari AKP, Uni Eropa segera mengingatkan militer Turki agar jangan melakukan kudeta. Turki adalah anggota NATO sehingga militer negara itu punya hubungan ke Uni Eropa.

Langkah ke Uni Eropa, menerima HAM, menegakkan demokrasi, mentrapkan pasar bebas, semua ini membuat kebangkitan politik Islam di Turki memberi nuansa berbeda. The Washington Post, 27 Agustus 2007, menulis, ’’Terpilihnya Gul sebagai kemenangan demokrasi, sejauh dilihat partai politik Islam bisa moderat dan liberal.’’

Namun harus dicatat, sekali pun dia moderat dan liberal –dalam kacamata Barat -- AKP tetap konsisten memperjuangkan aspirasi pengikutnya. Apakah itu soal jilbab, minuman keras, sampai hubungan dengan Israel.

Michael Rubin dari American Enterprise Institute, pada 2005, menulis di Middle East Quarterly, menguraikan betapa konsistennya AKP dalam soal itu. Erdogan mengajukan proposal agar pelajar sekolah Islam dipermudah masuk ke perguruan tinggi negeri yang sekuler. Erdogan juga mengusulkan peraturan yang menyamakan sekolah sekuler dengan sekolah Islam, kenaikan pajak alkohol, ancaman hukuman untuk perzinahan, jilbab, dan sebagainya.

Yang membedakannya dengan Erbakan dulu, menurut Rubin, Erdogan dan kawan-kawan melakukannya dengan sabar, hati-hati, tak mau grasa-grusu, yang bisa mengejutkan kaum sekuler mau pun militer. Tapi dalam hal tertentu, mereka ternyata bisa juga galak.

Dalam politik luar negeri, misalnya. Dari dulu Turki punya hubungan baik dengan Israel. Tapi sejak Erdogan menjadi Perdana Menteri, sudah berkali-kali secara terbuka dia menuduh Israel sebagai negara teroris.

Tuduhan seberani itu bahkan tak pernah terdengar dari para pemimpin negara berpenduduk Muslim lainnya –Presiden SBY, misalnya– sekali pun apa yang dilakukan tentara Israel kepada penduduk Palestina, jelas tindakan terorisme.

Pada 13 Juli 2004, Erdogan menolak kedatangan Deputi Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, ke Ankara. Tapi di hari yang sama ia menerima kedatangan Perdana Menteri Syria, Muhammad Naji al-Utri. Bukan cuma itu. Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad – musuh besar Presiden Bush itu – disambut hangat di Ankara. Begitu pula Khalid Messal, pimpinan Hamas.

Hubungan dengan Presiden Bush dingin, terutama setelah Erdogan berani menolak lapangan terbangnya digunakan pasukan Amerika sebagai pangkalan dalam penyerbuan ke Iraq, 2003. Turki berkali-kali

memperingatkan Amerika, karena pesawat terbangnya yang beroperasi di Iraq, melintasi perbatasan Turki. Belakangan Turki menyampaikan protes setelah terbukti senjata Amerika untuk tentara Iraq, banyak merembes dan dipakai gerilyawan Kurdi di Turki.

Tak aneh kalau menghadapi kontroversi pencalonan Gul sebagai Presiden, Deplu Amerika mengeluarkan pernyataan agar soal itu dikompromikan. Artinya, Amerika tak begitu setuju dengan Gul. Wajar kalau setelah Gul terpilih, sambutan dari negeri Uncle Sam itu dingin-dingin saja.

Semua yang terjadi di Turki menarik diamati. Mungkin kelak kita akan melihat sebuah model negara Islam yang lain, dari yang sudah dikenal selama ini: Iran, Arab Saudi, atau Pakistan.

Read more...