Perhitungan pesangon UU no 13 tahun 2003

Imbas krisis ekonomi akhirnya sampai juga di kantor tempat saya bekerja. Beberapa pegawai telah mengalami pemutusan kerja. Sebagian besar adalah karyawan kontrak. Belum lagi isu bahwa hal ini akan merembet pada pegawai dengan status permanen. Tak heran beberapa hari teakhir kesedihan kental terasa mendominasi suasana tempat kerja.

Salah seorang karyawan kontrak yang telah bekerja selama 5 tahun juga mengalami nasib serupa. Sebut saja dia Wati. Wati diperbolehkan terus bekerja dengan satu syarat. Dia bekerja kembali namun di bawah payung sebuah perusahaan outsourcing yang telah direkomendasikan oleh perusahaan. Terlihat jelas upaya perusahaan yang tidak mau ‘ribet’ dan lepas tangan dengan memberhentikan semua karyawan kontrak, untuk kemudian dipekerjakan kembali namun dengan status outsource. Tentu saja dengan penghasilan dan fasilitas yang serba minim dan jauh dibawah penghasilan semula.

Saya masih teringat kesedihan yang jelas keluar saat Wati menceritakan kisahnya. Jasa dan loyalitas kerjanya selama bertahun-tahun seolah tak berarti. Dia merasa bagai sampah yang dibuang begitu saja. Ingin berontak namun apa daya. Ingin menolak tapi apa kuasa. Dengan kecewa dan tak rela, dia terpaksa menerima tawaran sebagai pegawai outsource. Sekali lagi hukum rimba berlaku. Yang kuat menang. Yang lemah tak berdaya. Nasib 'wong cilik'. Meminjam kata pusakanya Bu Mega.

Masih lebih beruntung teman saya yang lain yang juga mengalami pemutusan hubungan kerja. Statusnya telah permanen. Dia telah bekerja selama 8 tahun. Oleh perusahaan diberi pesangon sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan lebih. Dengar-dengar pesangonnya mencapai nominal 100 juta. Masih muda, Sabtu kemaren baru saja selesai interview di perusahaan lain. Hati senang kantong tebal.

Yah.. fenomena PHK memang malapetaka bagi sebagian dan menguntungkan bagi sebagian yang lain. Terutama bagi mereka yang masih muda, produktif dan mempunyai keterampilan yang diandalkan.

Belum lama seorang teman mengirimkan aturan penghitungan uang pesangon berdasar UU no 13 tahun 2003. Berikut saya upload di sini. Semoga berguna. Sori kalo kurang jelas.

Jadi sesuai UU di atas, uang yang berhak diperoleh karyawan adalah uang pesangon dan atau uang penghargaan dan uang penggantian hak. Perincian besarnya uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak ada dipenjelasan pasal berikutnya.

Situs terkait dapat juga di lihat di sini.
Tentang UU No 13 tahun 2003 dapat dilihat secara lengkap di sini.

Read more...

Undang-Undang Pelanggaran Lalulintas

Karena ketidaktahuan masyarakat, banyak anggota masyarakat yang di 'kerjai' oleh petugas saat melakukan pelanggaran lalu lintas. Yang paling sering adalah seputar pembayaran denda tilang dan besarnya jumlah denda yang harus dibayarkan. Para petugas kerap kali menentukan besarnya denda secara subyektif dan sepihak. Dan dapat dipastikan besarnya denda akan melebihi dari jumlah resmi yang harus di bayar.

Sehingga informasi tentang undang-undang pelanggaran lalu lintas sangat diperlukan.

TABEL PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DITINDAK
DENGAN TILANG SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992
BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA UNTUK DKI JAKARTA

Keterangan:

· A merupakan kendaraan tidak bermotor

· B merupakan sepeda motor

· C merupakan mobil penumpang pribadi

· D merupakan mobil penumpang umum

· E merupakan pick up

· F merupakan bus/truk

· G merupakan truk gandeng

· Semua denda tersebut dalam ribu (000,00) rupiah (Rp)

· Setiap daerah mempunyai tabel denda yang berbeda-beda

· Tabel pelanggaran ini berdasarkan petunjuk praktis pengisian blanko tilang yang diperbarui dan dapat dapat dibayar melalui bank, berlaku Februari 1995.

No	KLASIFIKASI PASAL	JENIS PELANGGARAN	JENIS KENDARAAN PELANGGAR DAN UANG TITIPAN DALAM RIBU RUPIAH
			A	B	C	D	E	F	G
<	RINGAN	<	<	<	<	<	<	<	<
1	Psl. 91 (1) & (2) PP 43/93	Kewajiban pejalan kaki untuk berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan baginya atau pada bagian jalan yang paling kiri bila tidak terdapat bagian jalan yang dimaksudkan dan menyeberang ditempat yang telah ditentukan.	10	<	<	<	<	<	<
2	58 Yo Psl. 17 (1) UULAJ	Mengemudikan kendaraan tidak bermotor tanpa memenuhi persyaratan rem, lampu, tuter bagi kendaraan tidak bermotor.	15	<	<	<	<	<	<
3	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 8 (1) A UULAJ Yo Psl. 17 (3) & (4) PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar rambu-rambu perintah atau larangan.	<	15	25	30	30	50	75
4	61 (1) Yo Psl 23 (1) d Yo Psl 8 (1) b UULAJ Yo Psl 21 (1) & (4) PP 43/1993	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan yang berupa garis utuh membujur tunggal atau ganda gerakan LL/Jalur.	<	10	25	30	30	50	75
5	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yp Psl 8 (1) d UULAJ Yo Psl. 22 (2) PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar marka jalan sebagai garis berhenti bagi kendaraan bermotor yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop.	<	10	15	25	25	50	75
6	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 8 (1) C UULAJ Yo Psl. 29 PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar ketentuan cahaya yang diberikan alat pemberi isyarat lalu lintas.	<	10	25	25	30	50	75
7	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 55a PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan melewati kendaraan lain dipersimpangan atau dipersilangan sebidang.	<	10	25	25	30	50	75
8	61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ Yo 55b PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan melewati kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyeberang pejalan kaki atau pengendara sepeda.	<	10	25	25	30	50	75
9	61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ Yo Psl 65 PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pemakai jalan untuk mendahulukan kendaraan yang mendapat prioritas sebagai yang dimaksud ayat 1 Psl 65 PP 43/1993.	<	10	25	25	30	60	75
10	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 23 (1) Psl 22 (1) UULAJ Yo Psl 66 (2) PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar tanda berhenti atau parkir di tempat-tempat tertentu.	<	10	25	25	30	50	75
11	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d Yo Psl. 22 (1) d Yo Psl. 71 (2) b PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar isyarat bunyi yang mengeluarkan suara tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.	<	10	25	25	25	40	50
12	61 (1) yo Psl 23 (1) d Yo Psl 22 (1) Yo Psl 72 PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar penggunaan isyarat peringatan dengan bunyi sirene.	<	10	15	15	15	25	30
13	51(1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 73 (1) e PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban pada waktu malam hari atau dalam keadaan gelap untuk menyalakan lampu utama, dekat lampu posisi depan dan belakakang, lampu tanda nomor kendaraan.	<	10	15	15	15	25	30
14	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 74 (1) e PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah kecuali kendaraan bermotor tertentu sebagaimana Psl 72 PP43/93.	<	10	15	15	15	25	30
15	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 74 (2) b PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu petunjuk arah waktu akan membelok atau membalik arah.	<	10	25	25	30	35	50
16	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 74 (2) c PP 43/93	Pengemudi bus sekolah melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu tanda berhenti waktu menurunkan atau menaikkan penumpang.	<	<	15	25	25	40	40
17	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 74 (2) c PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban untuk menyalakan lampu peringatan berwarna kuning bagi kendaraan bermotor untuk penggunaan tertentu atau yang menyangkut barang tertentu sebagaimana yang dimaksud pasal 64 PP 44/93.	<	<	25	40	40	50	60
18	61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 80 PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kecepatan maksimum yang diijinkan untuk kendaraan bermotor.	<	25	50	50	50	100	125
19	61 (1) Yo Psl 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 124 (1) b PP 43/93	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar larangan kendaraan bermotor ditarik oleh lebih dari satu kendaraan bermotor.	<	15	25	50	50	75	75
20	61 (1) Yo Psl. 23 (1) d UULAJ Yo Psl. 124 b PP 44/1993	Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar kewajiban menggunakan alat penarik yang kaku apabila kendaraan bermotor yang ditarik memiliki jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 4000 kg.	<	<	25	50	50	75	75
21	61 (1) Yo Psl. 23 (1) c UULAJ Yo Psl.69 & 70 PP 44/1993	Kewajiban menggunakan helm bagi pengemudi atau penumpang sepeda motor maupun kendaraan bermotor roda empat atau lebih tanpa dilengkapi rumah-rumah.	<	10	25	25	25	40	50
<	SEDANG	<	<	<	<	<	<	<	<
22	56 (1) Yo Psl. 13 (3) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi tanda bukti lulus uji bagi mobil bus, mobil barang, kendaraan umum, kereta gandeng dan kendaraan khusus di jalan.	<	<	25	50	50	75	150
23	57 (2) Yo Psl. 14 (2) UULAJ Yo Psl 197 (1) & (3) PP 44/93	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK atau STCK beserta BTCK.	<	20	50	50	50	100	125
24	57 (2) Yo Psl 14 (2) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi TNKB/TNCK yang sesuai dengan ketentuan.	<	15	40	40	40	75	100
25	59 (1) Yo Psl 18 (1) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan SIM sesuai ketentuan.	<	25	50	50	75	125	150
<	BERAT	<	<	<	<	<	<	<	<
26	54 Yo Psl. 12 (1) Yo Psl. 34 UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor untuk mangangkut orang atau barang tidak sesuai dengan peruntukan (kecuali yang dimaksud ayat 1 Psl. 3 PP 41/93).	<	25	50	50	75	125	150
27	54 Yo Psl. 12 (1) UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan persyaratan tehnis dan laik jalan yang meliputi persyaratan lampu dan komponen pendukung.	<	25	50	50	75	125	150
28	54 Yo Psl. 12 (1) Yo Psl. 7 UULAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu.

Halaman 18, Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang (Lampiran SKEP KAPOLRI Skep/443/IV/1998)

e. Terdakwa:

1. Menandatangani Surat Tilang (Lembar Merah dan Biru) pada kolom yang telah disediakan apabila menunjuk wakil di sidang dan sanggup menyetor uang titipan di Bank yang ditunjuk.

2. Menyetor uang titipan ke petugas khusus bila kantor Bank (BRI) yang ditunjuk untuk menerima penyetoran uang titipan terdakwa (pelanggar-red) tutup, karena hari raya/libur, dan sebagainya.

3. Menyerahkan lembar tilang warna biru yang telah ditandatangani/dicap petugas kepada penyidik yang mengelola barang titipan tersebut.

4. Menerima tanda bukti setor dari petugas khusus (Polri) apabila peneyetor uang tititpan terpaksa dilakukan diluar jam kerja Bank (BRI).

5. Menerima penyerahan kembali barang titipannya dari penyidik/petugas barang bukti/pengirim berkas perkara berdasarkan bukti setor dari petugas khusus atau lembaran tilang warna biru yang telah disyahkan oleh petugas Bank (BRI).

6. Menerima penyerahan barang sitaannya dari petugas barang bukti setelah selesai melaksanakan vonis hakim (dengan bukti eksekusi dari Eksekutor/Jaksa dan melengkapi kekurangan-kekurangan lainnya (SIM, STNK/kelengkapan kendaraan) à (bila memilih sidang)

Read more...